Langsung ke konten utama

Negara-Negara G20 Siap Atur Aset Crypto. Termasuk Indonesia

Kabar menarik datang untuk dunia kripto. Terbaru, para pemimpin dari 20 negara-negara ekonomi terbesar di dunia, yang secara kolektif dikenal sebagai G20, sedang mendorong untuk segera menerapkan kerangka kerja lintas batas untuk aset kripto.

Menurut laporan lokal di New Delhi, tempat anggota-anggota grup ini menghadiri pertemuan selama dua hari, kerangka kerja tersebut akan memfasilitasi pertukaran informasi antara negara-negara mulai tahun 2027.

"Kami mengajukan permohonan untuk segera menerapkan Kerangka Kerja Pelaporan Aset Kripto (CARF) dan amendemen terhadap Standar Pelaporan Umum (CRS). Kami meminta Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Tujuan Pajak untuk mengidentifikasi jadwal yang sesuai dan terkoordinasi untuk memulai pertukaran oleh yurisdiksi yang relevan," demikian pernyataan konsensus yang ditandatangani oleh para pemimpin G20.


Sejumlah negara akan terpengaruh oleh kerangka kerja yang akan datang ini, termasuk Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Britania Raya, Amerika Serikat, serta Uni Eropa. 

Sebagai gambaran, saat ini dua pertiga dari populasi dunia tinggal di negara-negara anggota G20.

Kerangka Kerja Pelaporan Aset Kripto pertama kali diperkenalkan pada bulan Oktober 2022 oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Dokumen tersebut dirancang untuk memberikan visibilitas yang lebih besar kepada otoritas pajak terkait transaksi kripto, beserta individu yang ada di belakangnya.

Dalam kerangka kerja yang diusulkan, negara-negara akan secara otomatis bertukar informasi mengenai transaksi kripto antar yurisdiksi setiap tahun, mencakup transaksi di bursa kripto yang tidak diatur dan penyedia wallet.

Baca juga:


Transaksi kripto sendiri sudah tunduk pada standar pengungkapan yang baru di banyak negara. Pada bulan Mei, Uni Eropa menyetujui peraturan terbaru untuk mematuhi CARF, mengatur prosedur pertukaran informasi otomatis antara pemerintah-pemerintah Eropa untuk tujuan pajak. Menurut peraturan baru ini, transfer aset digital harus disertai dengan nama penerima, alamat buku besar terdistribusi penerima, serta nomor rekening penerima.

Grup tersebut juga mendukung rekomendasi dari Dewan Stabilitas Keuangan untuk "regulasi, pengawasan, dan pengawasan aktivitas dan pasar aset kripto serta pengaturan stablecoin global," sesuai dengan pengumuman di atas.

Rekomendasi yang diterbitkan pada bulan Juli tersebut menetapkan standar serupa untuk stablecoin seperti bank komersial dan mendorong regulator untuk melarang segala aktivitas yang menghambat identifikasi peserta yang terlibat, di antara rekomendasi lainnya.

Labels:

Postingan Populer

Review Asus Vivobook Flip 14 (TP3407), Laptop Lipat Layar OLED, Baterai Awet

Dalam beberapa tahun terakhir, tipe laptop convertible semakin diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari para pelajar hingga kaum profesional. Fleksibilitas desain yang memungkinkan mode penggunaan berbeda, mulai dari mode laptop, stand, tenda hingga tablet, memberikan nilai tambah bagi pengguna dengan mobilitas tinggi. Selain itu, layar sentuh dan dukungan stylus semakin memudahkan aktivitas kreatif dan pencatatan digital, menjadikan laptop convertible pilihan ideal untuk produktivitas modern. Di sisi lain, daya tahan baterai menjadi faktor utama yang dipertimbangkan pengguna dalam memilih laptop. Dengan meningkatnya kebutuhan akan perangkat yang bisa bertahan seharian tanpa sering mengisi ulang daya, laptop dengan efisiensi daya tinggi semakin populer.  Asus Vivobook Flip 14 TP3407 hadir sebagai solusi yang menggabungkan desain convertible, layar OLED berkualitas tinggi, dan daya tahan baterai yang cukup andal. Untuk itu, mari kita sedikit mengupas apa yang ditawarkan Asus lewa...
Read more »

Google PHK Ratusan Karyawan Divisi Android, Chrome dan Pixel

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali melanda industri teknologi global. Kali ini, Google menjadi sorotan setelah memecat ratusan karyawan dari divisi Android, Chrome, dan Pixel. Keputusan ini diambil setelah perusahaan melakukan restrukturisasi internal dengan menggabungkan tim Android dan Chrome ke dalam grup Pixel and Devices di bawah pimpinan Rick Osterloh pada 2024. Dalam pernyataan resminya, Google mengonfirmasi adanya "pengurangan pekerjaan" sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk menjadi lebih gesit dan efisien. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci tim mana saja yang terdampak, Google memastikan bahwa langkah ini tidak akan memengaruhi rencana produk yang telah disiapkan untuk tahun ini. PHK kali ini bukanlah yang pertama bagi Google. Pada 2023 lalu, perusahaan induk Alphabet tersebut juga memangkas hampir 6 persen dari total tenaga kerjanya secara global. Kala itu, alasan yang disampaikan serupa: menyesuaikan skala operasional dan meningkatkan fokus k...
Read more »

Tarif Baru AS Guncang Industri Teknologi Eropa

Presiden Donald Trump kembali memicu ketegangan dagang global dengan menerapkan tarif 20 persen untuk impor teknologi dari Uni Eropa, dua kali lipat dari tarif untuk Inggris dan hanya sedikit lebih ringan dari tarif 32 persen untuk Swiss.  Langkah ini langsung mengguncang ekosistem teknologi Eropa, dari produsen perangkat keras hingga startup berbasis layanan. Perusahaan teknologi memperingatkan dampak besar, mulai dari gangguan rantai pasokan, lonjakan biaya produksi, hingga potensi mandeknya aliran modal ventura. Louis Fearn dari InMotion Ventures menyebut kebijakan ini memaksa banyak startup untuk mengevaluasi kembali lokasi kantor pusat mereka dan mencari pasar alternatif. Bagi perusahaan seperti HappyOrNot asal Finlandia yang mengandalkan pasar AS untuk setengah dari pendapatannya, dampaknya sangat terasa. CEO Miika Mäkitalo bahkan mempertimbangkan memindahkan produksi ke Amerika Serikat. Bahkan startup yang tidak menjual produk fisik ikut terdampak. CEO fintech Okoora asal Sw...
Read more »

Peneliti Kembangkan Permen Karet Penangkal Flu dan Herpes

Di tengah meningkatnya ancaman penyakit menular global, mulai dari COVID-19, H1N1, SARS, Ebola, Zika, hingga flu burung H5N1, penyakit virus umum seperti flu musiman dan herpes juga terus membebani sistem kesehatan dan ekonomi dunia.  Di Amerika Serikat saja, flu musiman menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari $11,2 miliar per tahun. Sementara itu, virus herpes simpleks-1 (HSV-1), yang menyebar terutama melalui kontak oral, menginfeksi lebih dari dua pertiga populasi dunia dan merupakan penyebab utama kebutaan infeksius di negara-negara Barat. Sayangnya, tingkat vaksinasi flu masih rendah, dan belum tersedia vaksin untuk HSV. Karena itu, diperlukan pendekatan baru yang menargetkan penurunan viral load di lokasi utama penularan, yaitu rongga mulut. Menjawab tantangan ini, para peneliti dari School of Dental Medicine University of Pennsylvania dan kolaborator dari Finlandia mengembangkan permen karet dari kacang Lablab purpureus yang mengandung protein antiviral alami bernama FRIL. S...
Read more »

Microsoft Tunda Proyek Data Center, Termasuk di Indonesia

Microsoft dikabarkan menunda berbagai proyek pembangunan pusat data di beberapa wilayah dunia, termasuk Indonesia, Inggris, Australia, dan sejumlah negara bagian di AS. Langkah ini disebut sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap rencana ekspansi pusat data untuk mendukung layanan cloud dan kecerdasan buatan (AI). Sebagai pemimpin dalam layanan AI berkat kemitraannya dengan OpenAI, keputusan Microsoft menjadi sorotan para investor. Mereka mempertanyakan apakah langkah ini mencerminkan tantangan konstruksi seperti pasokan daya dan material, atau justru menandakan penurunan permintaan layanan AI. Beberapa proyek yang ditunda termasuk pengembangan di Jakarta dan ekspansi di Wisconsin, lokasi yang sebelumnya dikunjungi Presiden AS Joe Biden. Di Inggris, Microsoft juga menghentikan negosiasi untuk menyewa pusat data yang dirancang untuk chip AI Nvidia. Sementara itu, di North Dakota, pembicaraan Microsoft dengan penyedia fasilitas juga gagal mencapai kesepakatan. Microsoft mengakui ...
Read more »