Pemerintah gencar mempercepat transformasi penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sebagai panduan masyarakat yang dapat diakses melalui perangkat ponsel. KTP digital ini dijadwalkan untuk diuji coba pada bulan Juni 2024.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin pertemuan koordinasi untuk mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait percepatan transformasi dan integrasi layanan digital.
Koordinasi melibatkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.
Anas menyampaikan bahwa pembentukan Govtech, penguatan Digital ID, dan optimalisasi Government Cloud di bawah kepemimpinan Pak Luhut menjadi dasar lompatan besar menuju layanan digital pemerintah yang terintegrasi. Ini merupakan langkah pertama bagi Indonesia memiliki layanan digital terpadu, mengakhiri keberadaan layanan yang terpisah-pisah.
Presiden menekankan bahwa keterpaduan layanan digital pemerintah menjadi prioritas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. BUMN Perum Peruri telah ditugaskan sebagai unit GovTech Indonesia dengan nama INA Digital untuk memandu keterpaduan layanan digital nasional.
Anas optimis bahwa dengan dukungan instansi terkait, keterpaduan layanan digital pemerintah dapat segera terwujud pada tahun ini. Koordinasi yang dipimpin oleh Menko Luhut sepakat bahwa pada 22 Januari 2024, semua detail teknis terkait penguatan Digital ID, transformasi Perum Peruri menjadi GovTech, dan government cloud akan dieksekusi sesuai arahan Presiden.
Baca juga:
- Uji Emisi di Jakarta. Langkah Pemerintah Redam Polusi
- Indonesia dan Negara-Negara G20 Siap Atur Aset Kripto
- Asus Produksi Laptop di Indonesia
Menko Luhut mendorong agar Kementerian BUMN segera mentransformasi Perum Peruri menjadi GovTech berkelas dunia dan menekankan perlunya akselerasi dalam rekrutmen dan transformasi SDM Digital. Dia juga berharap agar Mendagri dan Menkominfo dapat segera menyepakati dan berkolaborasi dalam pengembangan Digital ID, dengan target uji coba pada bulan Juni/Juli 2024.
Kementerian Kominfo diminta untuk segera menyelesaikan kebijakan Government Cloud untuk memperluas ekosistem Pusat Data Nasional, dengan harapan dapat mempercepat pengembangan layanan SPBE Prioritas bagi pemerintah. Badan Siber dan Sandi Negara akan memainkan peran penting dalam memperkuat keamanan informasi dalam implementasi layanan digital ini.
Selain itu, Kementerian Kominfo juga diminta untuk menetapkan referensi harga (rate man hour) sesuai dengan Perpres No. 82/2023, dan BPKP diharapkan mengawal agar akuntabilitas dari percepatan kebijakan digitalisasi tetap terjaga. Menko Marvest Luhut menegaskan pentingnya menetapkan prioritas agar setiap bulan terdapat kemajuan yang dapat dilaporkan.
